Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menginstruksikan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat Halal Bilhalal di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Cooltunesia - Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menginstruksikan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memastikan kualitas layanan publik bagi masyarakat harus berjalan dengan prinsip cepat, mudah, dan pasti.

Ia menegaskan bahwa layanan krusial seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, hingga layanan pasar kerja harus dapat diakses secara optimal tanpa kendala teknis yang menghambat hak-hak para pekerja maupun pencari kerja.

"Saya menginginkan layanan tidak boleh bermasalah. Kondisi memang tidak mudah, dan saya tidak menginginkan masih ada layanan dan aplikasi yang bermasalah, yang down, serta kontak informasi yang tidak bisa dijangkau," ujar Yassierli dalam acara Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin.

Menurut Yassierli, gangguan pada layanan publik bukan sekadar persoalan teknis semata, melainkan memiliki dampak langsung terhadap akses masyarakat dalam mendapatkan perlindungan dan program ketenagakerjaan di tengah situasi ekonomi yang penuh tekanan.

Ia menilai negara harus hadir melalui layanan yang andal dan mudah dijangkau oleh setiap warga negara. Oleh sebab itu, Menaker meminta seluruh unit kerja di Kemnaker untuk memperkuat koordinasi internal dan memperbaiki pola kerja agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Satu layanan publik kerap bergantung pada dukungan banyak unit, sehingga saya berharap hal-hal ini menjadi modal kita. Kita perkuat kementerian ini sebagai nice place to grow. Pasca Lebaran, kita perkuat kerja sama," katanya.

Selain menekankan aspek aksesibilitas, Yassierli juga mendorong jajarannya untuk menerapkan pola kerja yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan hemat energi. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk adaptasi terhadap tantangan global, mulai dari tekanan ekonomi hingga krisis energi yang melanda sejumlah negara.

Menaker berharap pembenahan menyeluruh ini dapat menjadikan Kemnaker sebagai institusi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga layanan yang diberikan tetap berkualitas tinggi tanpa hambatan birokrasi yang rumit.

"Kualitas layanan publik tidak boleh turun. Sebaliknya, kita harus memastikan masyarakat, terutama pekerja, tetap bisa mengakses layanan secara pasti," pungkas Menaker Yassierli.

0 Comments

Leave A Comment