Kepala Subbidang Pengelolaan Kas selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Kasmudin Sabi bersama pihak BSG

Coolturnesia - Manado - Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tes operasional sekaligus Go Live Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Kas Daerah (Kasda) Bank SulutGo (BSG), di Kantor Pusat BSG, Manado, Kamis (29/10/2026).

Implementasi ini menjadi langkah strategis Pemkab Gorontalo dalam mendorong sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern, cepat, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam proses penerbitan serta pencairan dana melalui mekanisme perbankan secara elektronik.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas percepatan implementasi SP2D Online sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B6292/GHA.00/10-16/10/2026 tanggal 6 Oktober 2026 dan Surat Gubernur Gorontalo Nomor 900/BKAD/6447/X/2026 tanggal 12 Oktober 2026.

Pelaksanaan tes operasional dan Go Live ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Adinda Rahadjo. Dari pihak Bank SulutGo hadir Pimpinan Departemen Pengembangan Produk, Frisilia Prasetyo; Branch Manager BSG Cabang Limboto, Ilvana Stevani; serta Manager KCP LK, Puspita Madina.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo diwakili Kepala Subbidang Pengelolaan Kas selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Kasmudin Sabi.

Melalui integrasi SP2D Online dengan sistem Kasda BSG, proses penyaluran dan pencairan dana daerah diharapkan dapat berlangsung lebih efisien dengan dukungan sistem elektronik yang terhubung langsung dengan layanan perbankan.

Selain mempercepat proses administrasi keuangan, penerapan sistem ini juga menjadi bagian dari penguatan transaksi non-tunai, peningkatan transparansi, serta meminimalkan potensi kendala dalam proses penatausahaan dan pencairan keuangan daerah.

Langkah tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan, sejalan dengan upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

0 Comments

Leave A Comment