Coolturnesia - Limboto - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap krusial. Meski penyampaian dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sempat mengalami keterlambatan, DPRD Kabupaten Gorontalo memastikan proses pembahasan anggaran tetap dikebut.
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo,Zulfikar Usira, menegaskan target pengesahan APBD Perubahan 2026 tetap diarahkan pada September mendatang.
Hal itu disampaikan Zulfikar usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, penandatanganan nota kesepakatan menjadi pintu masuk bagi tahapan berikutnya, yakni penyampaian Rancangan APBD Perubahan atau R-APBD-P oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada DPRD.
“Insyaallah masuk hari Senin. Hari Selasa akan kami paripurnakan karena seluruh tahapan sudah ditetapkan melalui Banmus,” ujar Zulfikar.
Jika sesuai jadwal, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan menyerahkan dokumen R-APBD-P pada Senin, 31 Agustus 2026. Sehari setelahnya, DPRD langsung menggelar rapat paripurna tingkat I untuk memulai pembahasan secara resmi.
Tidak berhenti di situ, pembahasan akan langsung dikebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Zulfikar menjelaskan, Badan Musyawarah DPRD telah menyusun agenda pembahasan agar seluruh tahapan dapat berjalan secara terukur dan sesuai mekanisme. DPRD menargetkan pembahasan APBD Perubahan tidak berlarut-larut.
Targetnya pun cukup tegas. APBD Perubahan Kabupaten Gorontalo Tahun 2026 diharapkan dapat disahkan pada minggu pertama September atau paling lambat pada minggu kedua.
“Yang terpenting seluruh tahapan tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Menurut Zulfikar, percepatan pembahasan bukan berarti mengabaikan prosedur. DPRD tetap akan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan, termasuk pembahasan program, kegiatan, serta penyesuaian anggaran dengan kondisi fiskal daerah.
Langkah cepat tersebut dinilai penting agar program-program pemerintah yang membutuhkan penyesuaian anggaran tidak mengalami hambatan hingga akhir tahun anggaran.
“Setelah APBD Perubahan disahkan, tentu pemerintah daerah harus segera mengoptimalkan pelaksanaan program yang sudah disesuaikan dengan kondisi fiskal dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
DPRD Kabupaten Gorontalo, lanjut Zulfikar, berharap proses pembahasan hingga pengesahan APBD Perubahan 2026 dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
Targetnya jelas, September harus tuntas. Yang paling penting, perubahan anggaran ini nantinya benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Gorontalo,” tandasnya.
Mulai Hari Ini, BPK Bedah Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Gorontalo