Wakil Bupati Gorontalo, Tonny S. Junus.

Coolturnesia - Gorontalo –  Wakil Bupati Gorontalo, Tonny S. Junus, memberikan arahan strategis terkait arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Arahan tersebut diberikan saat menghadiri Forum Konsultasi Publik, membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Kegiatan yang dilangsungkan hybrid itu, dipusatkan  Ruang Dilito, Lantai II Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo. Selasa, 18 Maret 2025.

"Perencanaan pembangunan harus berbasis partisipasi dan transparansi. Forum ini menjadi wadah bagi kita semua untuk menyampaikan aspirasi dan menyelaraskan kebijakan agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," terang Wakil Bupati Gorontalo itu.

Forum tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Gorontalo, para Asisten, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Gorontalo. Diskusi berlangsung dinamis dengan menghadirkan berbagai perspektif dari unsur pemerintahan dan legislatif.

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, menjadi salah satu pemateri utama dengan memaparkan materi bertajuk “Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”. Dalam paparannya, ia menyoroti peran strategis DPRD dalam mengawal kebijakan pembangunan agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten Gorontalo, Hariyanto Manan, membawakan materi tentang Kebijakan Keuangan Daerah 2026, yang membahas strategi pengelolaan anggaran, untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Diskusi itu dimoderatori oleh Sekretaris Bapelitbangda, Bambang Supriyanto.

Forum Konsultasi Publik itu menjadi langkah awal dalam menyusun dokumen perencanaan yang lebih inklusif dan strategis. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 dapat menjadi pedoman yang kuat dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Gorontalo yang lebih maju dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen untuk menjadikan forum tersebut sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat, pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.(*)

0 Comments

Leave A Comment