Penyerahan Kajian Fiskal Regional (KFR) dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto, Kepada Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin.

Coolturnesia – Gorontalo - Sampai dengan Juni 2024, total realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Gorontalo tersalur sebesar Rp3.374,14 miliar atau 53,01 persen dari pagu. Meningkat 11,39 persen (yoy), dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal terebut diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto, di Kota Gorontalo. 

Adnan menjelaskan, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan unsur TKD dengan Pagu tertinggi. Mencapai Rp4.172,64 miliar atau 65,68 persen dari total pagu TKD di Gorontalo. Sampai Juni 2024, DAU tersalurkan sebesar Rp2.403,75 miliar, atau 57,61 persen dari Pagu. Penyaluran tersebut, tumbuh hingga 13,89 persen (yoy).

Sementara itu, Dana Desa menjadi unsur TKD dengan persentase realisasi tertinggi, yaitu 77,72 persen. Hal tersebut dikarenakan perubahan kebijakan yang menyebabkan penyaluran dapat dilakukan lebih awal. Sebaliknya, sampai Juni 2024, Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik menjadi unsur dengan persentase realisasi terendah.

“DAK fisik baru mencapai 11,49 persen, dikarenakan petunjuk teknis yang baru turun pada akhir April 2024,” ungkap Adnan.

Persentase Realisasi penyaluran TKD cukup merata, dengan realisasi tertinggi pada Kabupaten Gorontalo Utara, mencapai 57,49 persen, dan realisasi terendah pada Provinsi Gorontalo mencapai 48,36 persen. Dengan batas akhir hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 Pukul 17.00 WIB, sesuai KMK Nomor 15/KM.7/2024 merupakan batas akhir penyampaian dokumen syarat salur DAK Fisik Tahap I dan secara sekaligus 2024.

“Apabila Pemerintah Daerah tidak menyampaikan persyaratan atau terlambat menyampaikan persyaratan, maka DAK Fisik tidak akan tersalurkan dan akan menjadi beban APBD,” tegasnya.

Selain berbicara tentang realisasi transfer ke daerah, Kakanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto, menjelaskan sejauh mana upaya pemerintah memulihkan perekonomian regional. Salah satu upaya tersebut adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Usaha Mikro (UMi) hingga periode Juni 2024.

Adnan Wimbyarto mengungkapkan, KUR yang disalurkan di Gorontalo sampai Juni 2024, sebesar Rp320,56 miliar, dan disalurkan kepada 5.884 debitur. Kabupaten Gorontalo menjadi lokasi dengan penyaluran KUR terbesar, yaitu sebesar Rp138,88 miliar atau 41,45 persen kepada 2.575 debitur.

“Terdapat satu sektor yang mendominasi penyaluran KUR di Provinsi Gorontalo, yaitu perdagangan besar dan eceran. dengan penyaluran sebesar Rp181,28 miliar atau 56,55 persen dari keseluruhan penyaluran,” ungkap Adnan.

Lebih lanjut dia mengatakan, perbedaan signifikan terkait jumlah debitur di masing-masing kabupaten/kota, dipengaruhi oleh jumlah penduduk, peluang usaha, kemudahan berusaha, serta tingkat produktivitas masyarakat antar daerah.

Kakanwil DJPb Provinsi Gorontalo itu mengatakan, pembiayaan UMi sampai dengan Juni 2024 di Provinsi Gorontalo telah tersalur sebesar Rp12,24 miliar. Kerdit Usaha Mikro tersebut disalurkan kepada 2.448 debitur. Kabupaten Boalemo mendominasi penyaluran UMi. Di Wilayah tersebut mencapai Rp3,00 miliar atau setara 24,54 persen, bagi 640 debitur. Pembiayaan UMi hampir seluruhnya disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran.

“Belum optimalnya perkembangan penyaluran UMi, diindikasikan karena adanya irisan produk pembiayaan sejenis dari perbankan yaitu KUR Supermikro. Selain itu belum adanya koperasi sebagai penyalur linkage, dan calon debitur yang tertolak secara sistem pada SIKP, yang sebagian besar disebabkan telah menerima pembiayaan lainnya seperti KUR,” ungkap Kakanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto, menerangkan belum maksimalnya penyaluran kredit Usaha Mikro.(*)

0 Comments

Leave A Comment