Coolturnesia - Gorontalo - Komando Resor Militer (Korem 133/Nani Wartabone) menggelar Rapat Evaluasi Pencapaian Luas Tambah Tanam (LTT) se-Provinsi Gorontalo, bersama Kepala Balai Besar Peramalan Pengganggu Tumbuhan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). Rapat itu bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program LTT, dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Rapar bertempat di Aula Kusno Danupoyo, Makorem 133/NW, Jalan Trans Sulawesi, Desa Tridharma, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Rabu 26 Februari 2025.
Dalam sambutannya, Kasrem 133/NW Kolonel Inf. Jaelan, menekankan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mencapai target LTT. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementan RI, atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini.
"Kami berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan. Melalui rapat evaluasi ini, kami berharap dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dan mencari solusi terbaik untuk mengoptimalkan pencapaian LTT," ujarnya.
Pertemuan kali ini dalam rangka menyelesaikan masalah bangsa dan negara, yaitu ketahanan pangan. Untuk saat ini Korem 133/NW sudah melaksanakan kegiatan ketahanan pangan seperti ternak ayam, bebek, kambing, sapi dan pemeliharaan ikan.
Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Yuris Triyanto, menjelaskan, untuk percepatan luas tambah tanam, 2024 indikatornya, sudah diberikan bantuan pompa irigasi, traktor dan sebagainya guna ketahanan pangan. Maka 2025 harus mencapai swasembada pangan, agar bangsa Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Apabila itu gagal maka Menteri Pertanian akan ditegur oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Saya mendapat tugas khusus sebagai penanggung jawab optimalisasi lahan (oplah) provinsi Riau dan Gorontalo, dan saya punya perjanjian pakta integral dengan Menteri Pertanian, di mana apabila tidak mencapai target maka akan diberikan sanksi,” ujar Yuris Triyanto.
Pada 12 Desember 2024 sudah ada perjanjian antara Panglima TNI dengan Menteri Pertanian, kemudian dilanjutkan perjanjian kinerja antara Aster Kasad bersama Kasiter Kasrem 133/NW, di mana pelaksanaan tanda tangan dilaksanakan di Provinsi Riau, Gorontalo dan Papua.
"Hari ini saya hanya mengingatkan bahwa kita punya kesepakatan dengan Korem dengan kesepakatan target kita adalah 80.783 hektar di wilayah Provinsi Gorontalo, dengan sistem tanam 3 kali dalam setahun, saat ini provinsi Gorontalo adalah dalam penyiapan lahan masih di bawah standar dan berlabel merah," terangnya.
Ke depan agar laksanakan koordinasi dengan Gubernur, Danrem, Bupati dan Dandim agar laporan Luas Tambah Tanam (LTT) kepada pimpinan masing-masing agar disamakan. Di Gorontalo ada luas lahan sebanyak 700 hektar, karena adanya sedimentasi maka lahan tersebut tidak bisa ditanami, itu berdampak pada area kurang lebih 3500 hektar di Provinsi Gorontalo, yang penanamannya terganggu akibat sedimentasi. Di mana seharusnya dalam setahun bisa melaksanakan panen sebanyak 3 kali, akhirnya bisa panen sebanyak 2 kali dalam setahun. Sebanyak 1700 hektar sawah hanya mengandalkan dari air hujan, karena tidak adanya saluran air yang masuk ke sawah tersebut.
"BSIP agar menyiapkan benih untuk lahan 700 hektar, Bantuan Alsintan agar segera direalisasikan guna mendukung penyiapan lahan tersebut, Mari kita amankan perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto guna mendukung ketahanan pangan," pungkasnya.
Rapat yang berlangsung di Markas Korem 133/Nani Wartabone itu, dihadiri oleh Kasrem 133/NW Kolonel Inf. Jaelan, Kasiter Kasrem 133/NW, Kolonel Arm Azhari, Kepala BBPOPT Kementan RI, Yuris Triyanto, Kadis Pertanian Provinsi Gorontalo, Muljady Mario, Kepala BSIP Provinsi Gorontalo, Sumarni Panikkai, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan BWS II, Isnaen Muhidin, Para Kadis Pertanian Kota/Kabupaten Se Provinsi Gorontalo, Para Dandim jajaran korem 133/NW dan Para Pasi Ter jajaran Korem 133/NW.(*)
Pemkab Gorontalo Luncurkan Kartu E-Retribusi dan Kuliner Non Tunai