Coolturnesia - Limboto - Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan data peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda dan perangkat desa tetap akurat serta iuran dibayar tepat waktu.

Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Rekonsiliasi Data Peserta dan Iuran periode Agustus 2025 yang digelar di Hantaleya Café, Rabu (13/8). Proses rekonsiliasi melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo. BKAD diwakili Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, Kasmudin Sabi, bersama Staf Teknis, Subagio Djarangkala.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Gorontalo, Diane Rineke Kaunang, menegaskan pentingnya validasi data secara berkala. Menurutnya, kepastian perlindungan kesehatan tidak boleh terhambat persoalan administrasi.

“Koordinasi lintas sektor adalah kunci keberlanjutan program JKN-KIS di daerah,” tegasnya.

Pemkab Gorontalo optimistis, sinergi ini akan memastikan seluruh peserta mendapatkan jaminan kesehatan yang terintegrasi, sekaligus mencegah potensi data ganda maupun tunggakan iuran di masa mendatang.
 

0 Comments

Leave A Comment