Coolturnesia - Gorontalo - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Gorontalo menyatakan dukungan penuh terhadap upaya memperkuat posisi dan peran Kementerian Hukum dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda). Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran, saat mengikuti Forum Validasi Awal secara virtual.
Forum tersebut merupakan bagian dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I yang digagas Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum, Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn. Proyek perubahan itu mengusung tema “Penguatan Peran Kementerian Hukum dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda)”.
Kegiatan ini diikuti unsur pemerintah daerah, kepolisian daerah, serta jajaran Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dari berbagai daerah di Indonesia. Forum menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun dukungan terhadap penguatan kolaborasi antar lembaga di tingkat daerah.
Raymond mengatakan, keterlibatan Kemenkum dalam Forkopimda penting untuk memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada aspek hukum dan regulasi.
Menurutnya, Kemenkum memiliki peran strategis dalam memastikan produk hukum daerah memiliki landasan yang kuat, mulai dari harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), pemberian pendampingan hukum, hingga penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) yang menjadi potensi daerah.
“Kami siap berkontribusi aktif memberikan masukan dan pendampingan hukum agar kebijakan dan regulasi yang dihasilkan pemerintah daerah tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Raymond.
Ia menambahkan, penguatan sinergi melalui Forkopimda juga dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, termasuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta perlindungan terhadap karya dan potensi Kekayaan Intelektual masyarakat Gorontalo.
Pelaksanaan Forum Validasi Awal mendapat respons positif dari unsur pemerintah daerah dan anggota Forkopimda. Dukungan tersebut menjadi langkah awal dalam membangun pola koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah dan unsur pimpinan lainnya.
Kemenkum Gorontalo berharap penguatan peran tersebut dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif, sekaligus memastikan setiap kebijakan daerah berjalan sesuai prinsip supremasi hukum dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kemenkum Gorontalo Perkuat Peran dalam Forkopimda, Dorong Kebijakan Daerah Berbasis Hukum