Coolturnesia - Gorontalo - Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, mengapresiasi kinerja aparat pengelola administrasi keuangan. Mereka telah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, yang menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI.
"Ini adalah hasil kerja keras kita semua. Saya mengapresiasi kinerja aparat yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ini. Kerjasama yang baik dan transparansi yang kita jaga selama ini diharapkan dapat memudahkan proses pemeriksaan oleh BPK," ujar Nelson Pomalingo, saat memimpin apel Korpri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Senin (20-05-24).
Menurut Nelson Pomalingo, pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Gorontalo dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan itu merupakan bagian dari upaya BPK, untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Nelson mengemukakan harapannya, agar pengelolaan keuangan di Kabupaten Gorontalo dapat terus ditingkatkan dan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak.
"Kita berharap pemeriksaan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan kita, dan semoga hasilnya menunjukkan bahwa kita telah mengelola keuangan daerah dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku," tambahnya.
Selain itu, bupati dua periode itu menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitasnya, dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia mengajak seluruh jajarannya untuk terus berkomitmen menjaga integritas, dalam setiap proses pengelolaan keuangan.
Dia berharap pemeriksaan keuangan oleh BPK dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Gorontalo dapat berjalan lebih efektif dan efisien, demi kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Gorontalo Gandeng BPKP, Perkuat Tata Kelola Aset Daerah