COOLTURNESIA - GORONTALO - Temu Wicara menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian PENAS Tani Nelayan XVII 2026. Kegiatan yang mengusung tema "Transformasi Teknologi dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional" ini berlangsung di Kasmat Lahay Convention Center, Sabtu (20/6/2026), dan diikuti oleh kelompok tani dari seluruh provinsi di Indonesia.

Salah satu pemateri dalam forum tersebut adalah Kepala Badan Pengembangan dan Penyuluhan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kehutanan, Drh. Indra Exploitasia, M.Si. Dalam paparannya, ia menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan dalam mendukung penuh penyelenggaraan PENAS XVII di Gorontalo.
"Kami dari Kementerian Kehutanan, di samping saya ada Kepala PDAS, Kapus Penyuluhan, dan Kepala BPKH. Jadi kami mendukung atau mensupport PENAS karena merupakan bagian dari kegiatan program ketahanan pangan," ujar Indra.

Indra Exploitasia menjelaskan, penyuluh kehutanan memiliki peran strategis dalam mendampingi kelompok tani hutan yang jumlahnya mencapai 27.000 petani di seluruh Indonesia. Mayoritas dari mereka tinggal di kawasan hutan, sehingga edukasi kepada masyarakat menjadi kunci agar pembangunan dan kelestarian hutan dapat berjalan beriringan.
"Ini penting untuk kami sampaikan ke publik bahwa hutan itu selalu ada, tanpa mengorbankan kegiatan pembangunan. Sehingga sangat strategis bagi penyuluh kehutanan untuk memberikan edukasi ke publik agar membuat hutan tetap lestari," katanya.

Sebagai solusi pemanfaatan lahan yang ramah lingkungan, Kementerian Kehutanan turut mendorong penerapan skema agroforestri. Skema ini, lanjut Indra Exploitasia, dapat diterapkan bahkan di daerah dengan kemiringan tertentu, dengan syarat tidak merusak kawasan hutan dan tetap mempertahankan keberadaan pohon-pohon keras.

Lebih lanjut, Indra Exploitasia memaparkan konsep budi daya tanaman pertanian di bawah naungan tanaman keras. Beberapa contoh tanaman keras yang juga bernilai pangan di antaranya durian, jambu mete, dan jati, yang berfungsi ganda sebagai penyangga kondisi hidrologis kawasan.
"Kita selalu berupaya menyumbang ketahanan pangan tidak hanya soal padi, jagung, kedelai, tapi tidak merusaknya. Karena ada beberapa pohon yang merupakan tanaman hutan, yang juga merupakan komoditas untuk pangan, misalnya pohon sukun dan sagu. Jadi tidak melulu komoditas pertanian, tapi juga pangan," jelasnya.

Indra Exploitasia juga menyinggung keberadaan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Gorontalo yang disebutnya sebagai trendsetter daerah. Kawasan ini menjadi habitat penting bagi satwa endemik, salah satunya burung Maleo, sehingga kelestariannya harus terus dijaga.
"Jadi ini harus diperhatikan petani, karena di Gorontalo khususnya ada Taman Nasional Bogani yang menjadi trendsetter Gorontalo, yang tetap harus lestari menjadi tempat habitat hewan seperti Maleo," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah Gorontalo dinilai sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep agroforestri dan penerapannya di lapangan.

Pesan Kementerian Kehutanan ini senada dengan arah kebijakan pangan yang selama ini didorong Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie. Saat membuka rangkaian PENAS XVII, Gusnar menyebut tingginya antusiasme sekitar 13 ribu peserta dari seluruh Indonesia mencerminkan komitmen bersama menjaga swasembada pangan sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Gorontalo sendiri kerap diposisikan sebagai salah satu lumbung jagung nasional, sejalan dengan target perluasan lahan jagung yang terus digenjot bersama jajaran Forkopimda setempat.

Di sisi lain, Wagub Idah Syahidah juga aktif turun langsung dalam program Cetak Sawah Rakyat (CSR), salah satunya seluas 10.000 hektare di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Program ini secara khusus difokuskan mengoptimalkan lahan tidur dan kawasan rawa yang belum termanfaatkan, bukan dengan membuka lahan baru di kawasan hutan.

Pendekatan Pemprov Gorontalo tersebut dinilai selaras dengan prinsip yang disampaikan Kementerian Kehutanan dalam Temu Wicara PENAS XVII, yakni mendorong swasembada pangan melalui optimalisasi lahan yang sudah tersedia serta skema agroforestri, tanpa harus membabat hutan. Dengan kata lain, langkah penyuluhan agroforestri dari pemerintah pusat dan upaya mencetak sawah di lahan tidur maupun rawa oleh Pemprov Gorontalo sama-sama menempatkan kelestarian hutan sebagai prasyarat dalam mengejar target ketahanan pangan nasional.

Melalui forum Temu Wicara ini, Kementerian Kehutanan berharap sinergi antara sektor kehutanan dan pertanian dapat terus diperkuat, sejalan dengan semangat PENAS XVII dalam mewujudkan swasembada pangan nasional tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.(MIG)