.jpg){kind=tracking}
Foto Bersama. F. Diskominfo Kab. Gorontalo.
Coolturnesia - Gorontalo - berkolaborasi dan bersinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, menyelenggarakan sosialisasi bertajuk “ASN Cerdas dan Taat Hukum”. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Madani, Kamis, 10 Oktober 2024.
Dalam sambutannya, Pjs. Bupati Gorontalo, Sukri J. Botutihe, memberikan apresiasi atas inisiatif pemerintah daerah, dalam menjalin kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri. Menurutnya, kegiatan itu merupakan langkah strategis untuk membentuk ASN yang cerdas secara hukum dan berintegritas dalam melaksanakan tugasnya.
“Sosialisasi ini menjadi pondasi penting bagi ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, serta memberikan pelayanan publik yang optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Sukri.
Dia menambahkan, pemahaman yang baik terhadap regulasi sangat krusial bagi ASN, dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
“ASN harus memastikan setiap kebijakan yang mereka jalankan sejalan dengan ketentuan hukum, sehingga tercipta lingkungan kerja yang tertib dan patuh hukum,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Abvianto Syaifulloh, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam memberikan pendampingan hukum bagi ASN.
“Dengan adanya konsultasi dan pendampingan hukum dari Kejaksaan, ASN dapat menjalankan tugas dengan lebih tenang, tanpa khawatir melanggar aturan,” jelas Abvianto.
Sosialisasi itu diharapkan dapat memperkuat pemahaman ASN terhadap berbagai aturan yang kerap kali bersifat kompleks, serta menjadi sarana efektif untuk menjalin komunikasi dengan aparat penegak hukum.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan ASN Pemkab Gorontalo mampu lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya, dengan mengedepankan integritas, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari potensi pelanggaran hukum.(*)
Konten Terkait
0 Comments
Leave A Comment
Coolturpedia Terkini
Pemkab Gorontalo Gandeng BPKP, Perkuat Tata Kelola Aset Daerah