Coolturnesia - Gorontalo - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan KPPN Tipe A1 Gorontalo, melakukan kunjungan kerja ke KPKNL Gorontalo. Rabu (04/12). 

Kunjungan kerja tersebut, untuk melakukan pembahasan percepatan proses likuidasi Satker Lingkup Kementerian Pertanian, sertabKementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rangka pembentukan Badan Karantina Indonesia. Hal itu sebagaimana Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-157/PB/2024 tanggal 20 September 2024.

Wegig Nurdiansyah, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Gorontalo, menyampaikan, hingga saat ini yang telah mengajukan permohonan Pengalihan Status Penggunaan (PSP) BMN, baru dari Satker Lingkup Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
“Sementara untuk 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan/penggabungan dan perubahan nomenklatur/kabinet baru, belum ada yang berkoordinasi terkait inventarisasi dalam rangka perubahan K/L,” ungkap Wegig.

Satker Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo (649678), sudah melakukan Pengalihan Status Penggunaan (PSP) untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan transaksi pembukuan, berupa Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TK-TM) untuk tiap-tiap BMN yang dialihkan. Sementara untuk Satker Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo (649437), PSP nya baru berupa tanah dan gedung. Untuk peralatan dan mesin belum di PSP-kan
Leni Marlina, Kepala Seksi Analisa Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan (ASPLK) melengkapi diskusi interaktif, apakah KPKNL memiliki kewenangan untuk intervensi pada tahapan inventarisasi, identifikasi dan pendataan BMN dalam rangka perubahan K/L. Ini semua menjadi kewenangan satker. Di mana di internal satker akan dibentuk tim inventarisasi di bawah koordinasi K/L Pengampu, dan dapat dibantu oleh K/L hasil pemisahan dan K/L yang mengalami penggabungan. 

“Selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi, yang menjadi dasar kegiatan pengalihan BMN, pengalihan status penggunaan, penggunaan sementara dan penggunaan bersama untuk pemenuhan kebutuhan K/L baru hasil pemisahan dan penggabungan,” terang Wegig.

Dalam kesempatan tersebut, Alif Fahrudin, Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, mempertanyakan status Satker Loka Riset Budidaya Rumput Laut (403833), apakah termasuk dalam satker likuidasi, bila merujuk di Aplikasi MonSAKTI tidak terdampak likuidasi.

Wegig menyampaikan, untuk Satker Loka Riset Budidaya Rumput Laut (403833) bukan satker likuidasi, SDM yang menangani penelitian dialihkan penugasannya ke BRIN, kondisi yang sudah berjalan selama ini Laboratorium kepemilikan Badan Karantina Indonesia, digunakan oleh BRIN untuk melakukan riset.
Melengkapi diskusi tersebur, Ari Sasuko, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo, untuk BMN yang di PSP kan apakah keseluruhan BMN. Ditanggapi Wegig, bahwa BMN yang dialihkan mencakup keseluruhan termasuk yang rusak berat (penghapusan/pemusnahan), hilang (terbakar/penyusutan/penguapan), barang bersejarah, barang ekstracomptable (tidak ada di neraca) dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Pengalihan Status Barang Milik Negara (BMN).

Mengakhiri diskusi KPKNL Gorontalo siap jemput bola proses likuidasi, KPPN Tipe A1 Gorontalo akan memastikan proses TK-TM berjalan lancar, demikian juga dengan asset, kewajiban, dan ekuitas sudah 0 (nol) di neraca, sehingga bisa disusun Laporan Keuangan Likuidasi selain Laporan Keuangan Unaudited dan Audited, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo melakukan monitoring di MonSAKTI.

Wegig Nurdiansyah, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Gorontalo, mengajak semua pihak membagun sinergi Kemenkeu Satu untuk mendukung Program Asta Cita Kabinet Merah Putih sejalan, dengan Tema APBN 2025 yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".(*Penulis : Leni Marlina, S.E., Division of Accounting and Data Analytics (Div.AccDA), Kepala Seksi Analisa Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan (ASPLK) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo)