Pemkab Gorontalo dan BPJS Kesehatan Pastikan Kesejahteraan Penyelenggara Pemilu. F. Diskominfo Kab. Gorontalo
Coolturnesia - Gorontalo - Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkolaborasi bersama BPJS Kesehatan, KPU dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, menggelar pertemuan koordinasi jaminan kesehatan bagi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
Komitmen pemerintah daerah agar masyarakat Kabupaten Gorontalo dapat mengakses layanan dasar kesehatan, sudah diwujudkan pada akhir tahun 2023 hingga 2024.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Roni Sampir saat diwawancarai usai memimpin pertemuan tersebut. Rakor digelar di Ruang Madani, Kantor Bupati Gorontalo. Senin (05/2/2024).
Sekda mengungkapkan, dari 14.000 jumlah penyelenggara Pemilu, terdiri dari 12.200 dari KPU dan 1.800 dari Bawaslu. Mereka 90% sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"Oleh karena itu komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Gorontalo bisa terlaksana dengan baik," ujar Roni.
Dirinya mengungkapkan, sebagai evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya banyak penyelenggara Pemilu dengan beban kerja yang begitu berat mengalami sakit dan meninggal.
"Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam meminimalisirnya, dengan mengurangi jumlah pemilih di TPS, dan mereka (petugas penyelenggara Pemilu, red) terdaftar di BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Saat ini pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan tengah melakukan skrining seluruh penyelenggara Pemilu. Hasilnya, jika terdapat petugas yang terbukti tidak sehat, akan ditindaklanjuti dengan tindakan medis. Jika terdapat petugas penyelenggara Pemilu yang tidak bisa direkomendasikan, pemeriksa akan segera memberitahukan kepada KPU maupun Bawaslu secara tertulis.
“Sehingga mereka masih punya waktu menggantikan penyelenggara tersebut," tandas Roni.
Kepala BPJS kesehatan Provinsi Gorontalo Djamal Adriansyah, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait langkah-langkah yang diambil, sebagai upaya menyukseskan Pemilu dan memberi jaminan kesehatan kepada petugas penyelenggara Pemilu.
“Bagian yang terpenting adalah proses skrining riwayat kesehatan bagai 14.000 Penyelenggara itu, adalah untuk memastikan pemilu bisa berjalan lancar," ucap Djamal
Kolaborasi antara Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan BPJS diharapkan dapat mengidentifikasi risiko kesehatan dan memberikan penanganan sesuai hasil pertemuan, menjaga agar penyelenggara Pemilu dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Konten Terkait
0 Comments
Leave A Comment
Coolturpedia Terkini
Pemkab Gorontalo Gandeng BPKP, Perkuat Tata Kelola Aset Daerah