.jpg){kind=tracking}
Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Gorontalo Abdul Kadir.
Coolturnesia - Gorontalo - Rutin setiap tahunnya, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Gorontalo menggelar pekan pelayanan publik. Tahun ini dilaksanakan selama satu minggu 11- 16 Agustus 2023.
Seperti di tahun-tahun sebelumnya, petugas pelayanan SKIPM Gorontalo mengenakan pakai adat Gorontalo seperti Makuta dan Biliu. Meski terlihat gerah dan kurang praktis, namun tidak menghalangi mereka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Sasaran kami para pelaku usaha perikanan baik hidup maupun mati,” kata Abdul Kadir mengungkapkan target dari pekan pelayanan publik 2023.
“Di mana mereka mengingkan mengembangkan usahanya pada teraf atau level pasar domestik dan internasional (ekspor),” terangnya lagi.
Menurut Kadir, para pelaku usaha itu merupakan pengusaha yang telah memenuhi persyaratan memasuki pasaran domestik maupun internasional dan layak untuk makin dikembangkan. Sehingga dia merasa perlu memperkenalkan dan mengurus tuntas perijinan mutu bagi produk-produknya.
“Penting bagi kami untuk menginisiasi, dan mengajak mereka melengkapi semua persyaratan perijinan mutu, sebagai jalan menembus pasar domestik maupun Internasional,” ungkap Kepala SKIPM Gorontalo itu.
Hal senada diungkapkan Iwana Swaka Putro, sebagai Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di SKIPM Gorontalo. Menurutnya salah satu persyaratan sebagai dasar melakukan ekspor, sekaligus jaminan mutu produk adalah setifikat HACCP.
“Kalau ingin go internasional harus mau penuhi segala persyaratannya,” ujar Iwana.
Selain itu Abdulah Kadir mengajak para pelaku usaha perikanan di Gorontalo, untuk memasarkan produk-produk yang sudah terjamin mutunya.
Pada kesempatan tersebut diserahkan piagam penghargaan bagi pelaku usaha dan petugas pelayanan terbaik.(*as)
Konten Terkait
0 Comments
Leave A Comment
Coolturpedia Terkini
Pemkab Gorontalo Gandeng BPKP, Perkuat Tata Kelola Aset Daerah