Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, Yanto Manan, terlibat adu argumen dengan petugas di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat pada Kamis (30/10)

Kabupaten Gorontalo – Potret buram pelayanan publik kembali tersaji di Kabupaten Gorontalo. Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, Yanto Manan, terlibat adu argumen dengan petugas di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat pada Kamis, (30/10).

Dalam rekaman berdurasi pendek itu, Yanto tampak menahan emosi saat menegur petugas BPN yang diduga mempersulit pengurusan sertifikat tanah pribadinya. Ia mengaku sudah melengkapi seluruh berkas sesuai petunjuk yang diberikan, namun justru mendapat perlakuan berbelit-belit dari pihak BPN.

Menurut sumber yang dihimpun, Kepala BPN sempat menyatakan proses sertifikat dapat dilanjutkan. Namun setelah seluruh syarat dipenuhi dan berkas diserahkan, pihak BPN mendadak menolak memproses dengan alasan baru yang tidak dijelaskan secara gamblang.

Perubahan sikap inilah yang memicu ketegangan di kantor tersebut. Yanto pun menyatakan kekecewaannya. Baginya, kasus ini bukan sekadar urusan pribadi, tetapi menyangkut martabat pelayanan publik.

Ini bukan soal pribadi. Ini soal pelayanan publik! Kalau pejabat saja dipersulit, bagaimana nasib masyarakat biasa?” tegas Yanto dengan nada kecewa.

Ia juga memastikan akan melaporkan pihak BPN Kabupaten Gorontalo ke Polres Gorontalo pada Senin mendatang, dengan dugaan penipuan dan penggelapan administrasi terkait proses pengurusan sertifikat tersebut.

Peristiwa ini langsung memantik gelombang kritik terhadap kinerja BPN. Warganet dan sejumlah tokoh daerah menilai insiden tersebut memperlihatkan wajah asli birokrasi pertanahan yang masih jauh dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima.

Tak hanya kali ini, BPN Kabupaten Gorontalo juga disebut kerap mempersulit pengurusan sertifikat oleh sejumlah pejabat daerah, bahkan anggota DPRD. Deretan kasus serupa memperkuat dugaan adanya masalah sistemik dalam tata kelola dan integritas pelayanan lembaga tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BPN Kabupaten Gorontalo belum memberikan klarifikasi resmi atas insiden tersebut.
Publik kini menantikan langkah tegas dari pimpinan BPN maupun aparat penegak hukum, di tengah semakin memudar­nya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya menjadi penjaga kepastian hukum atas tanah rakyat.

0 Comments

Leave A Comment