Coolturnesia - Jakarta - Dengan dukungan dari Google News Initiative (GNI), Internews, dan FirstDraft, Cekfakta.com yang diluncurkan pada Mei 2018, telah berperan dalam memeriksa fakta dari ribuan disinformasi, misinformasi, dan malinformasi yang beredar, menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Kolaborasi ini dikelola oleh tiga perkumpulan masyarakat sipil, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). Cekfakta.com bekerja sama dengan 25 perusahaan media, seperti Antaranews.com, Detik.com, Kompas.com, dan lainnya, mengembangkan platform cek fakta di masing-masing media dan aktif berkontribusi dalam berbagi tugas dan hasil pemeriksaan fakta di situs bersama ini.

Kolaborasi yang telah terjalin selama lima tahun itu masih memerlukan dukungan dan kontribusi lebih lanjut dari mitra-mitra yang relevan. Hal tersebut dikarenakan penyebaran dan penggunaan konten cek fakta (prebunking dan debunking) masih terbatas pada koalisi Cekfakta.com. 

Selain itu, belajar dari pemilu sebelumnya, pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak 2024 berpotensi rentan terhadap gangguan informasi, ujaran kebencian, polarisasi, kampanye hitam, ancaman manipulasi kecerdasan buatan, dan berbagai bentuk gangguan lainnya. 

Dalam menghadapi hal tersebut, upaya gotong royong dalam cek fakta dari dan oleh multipihak menjadi semakin penting. Keterlibatan mitra secara strategis, kolaboratif dan masif menjadi suatu keharusan untuk mengatasi tantangan ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini Program Cek Fakta Mafindo bersama para mitra melaksanakan diskusi terfokus yang bertujuan menggali pengalaman dan masukan, menyusun rencana aksi hingga melakukan kerja sama dengan mitra sebagai upaya dalam gerakan kolaboratif untuk melawan hoaks menjelang pemilu 2024.

Peserta diskusi terfokus ini terdiri dari The Jakarta Post, ATAS Indonesia, IPPI, LBH Pers, PRIK KT UI, Marsinah.id, Akademik UI, KPU, AMSI, KEB, PP Fatayat NU, Japelidi, UMN, PMII/ Siberkreasi, ASPPUK, JCCF, CSIS, GMNI, AMSI, PBNU, dan Akademisi UIN Syarif Hidayatullah.

“FGD ini adalah momen bagi kita untuk berdiskusi terkait upaya dalam melawan disinformasi dan kita akan saling mengambil peran untuk apa yang akan kita lakukan secara bersama,” ujar Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Mafindo. 

Bintan Humaira. Akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyampaikan hoaks bisa menyerang dan disebarkan oleh siapa saja utamanya menjelang Pemilu 2024. 

“Yang paling berbahaya adalah jika hoaks disebarkan oleh para pemuka atau petinggi di sebuah organisasi, komunitas, atau lembaga daerah dengan penyebaran hoaks yang cepat dan terjadi dari mulut ke mulut. Perlu memang ada upaya kita bersama untuk bisa menyentuh pihak pihak terkait tersebut untuk bisa memberikan edukasi terkait literasi digital dan antihoaks,” ujar dia. 

Pihak lain yang terlibat dalam kolaborasi adalah ASPPUK. Project Manager The Collaborative ASPPUK Yohana menyebut Program Cek Fakta ini sangat penting. Dia  memandang perlu ada kelas kelas cek fakta di daerah untuk melatih local champion atau kader perempuan yang akan menjadi agen perubahan dalam kolaborasi cek fakta. 

“Lalu para peserta ini melatih peserta lainnya sehingga cek fakta ini bisa meluas ke berbagai aspek dan wilayah,” ujar Yohana.

Diskusi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun dan memperkuat gerakan kolaborasi secara nasional, yang pada gilirannya akan membantu menyusun rencana aksi yang efektif dalam mengatasi permasalahan hoaks menjelang Pemilu 2024.(*as/rls)