Coolturnesia – Gorontalo - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo Mukhamad Mukhanif menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2025.

Forum yang digelar oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo itu, dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Dilaksanakan di Ballroom Hotel Aston Kota Gorontalo. Selasa (20/02/24).

Sebagai salah satu narasumber, Mukhanif menyampaikan Indikator penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam penyusunan RKPD 2025. Salah satunya adalah Kemiskinan.

“Pada Maret 2023 berdasarkan data Susenas, tercatat 15,15 persen atau 183,71 ribu orang penduduk miskin di Provinsi Gorontalo. Angka ini masih menempatkan Gorontalo berada di posisi ke-5 Provinsi dengan kemiskinan tertinggi,” ungkap Mukhamad Mukhanif saat memaparkan materi.

Tren panjang kemiskinan Gorontalo memang dimulai dari sangat tingginya angka kemiskinan saat pertama mekar dari Provinsi Sulut 2002. Yakni 33% atau sepertiga penduduknya miskin. Dengan angka kemiskinan saat ini (15,15%) Gorontalo merupakan Provinsi tersukses dalam pengentasan kemiskinan selain Maluku.

Di sisi lain Mukhanif menyayangkan, narasi utama yang selalu dimunculkan adalah peringkat miskinnya, bukan keberhasilannya mengentaskan lebih dari setengah penduduk Gorontalo dalam kurun waktu 20 tahun.

“Kenapa kemiskinan di Provinsi Gorontalo tinggi? Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu faktor. Rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk pada kelompok penduduk terbawah (desil 1 dan desil 2) Gorontalo merupakan terendah kedua di Indonesia. Padahal pada desil yang lain malah peringkatnya tinggi. Juga data Sakernas 2023 menunjukan rata-rata pendapatan pekerja bebas Gorontalo terendah ketiga di Indonesia. Menggambarkan pendapatan Orang miskin di Gorontalo lebih rendah dibanding Provinsi lain," kata Mukhanif menjelaskan.

Selain itu ia menjelaskan faktor lain penyebab tingginya kemiskinan adalah Transformasi industri yang lambat. Kontribusi Gorontalo pada PDRB, sektor industri hanya 4,56 persen. Padahal di sektor pertanian, Gorontalo terbesar kedua setelah Sulawesi barat. Provinsi dengan kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB rendah, cenderung memiliki angka kemiskinan yang tinggi.

Meski demikian Mukhanif dalam paparannya menjelaskan solusi pentingnya dalam menangani kemiskinan saat ini adalah mencari sektor baru yang dapat membangkitkan perekonomian, yakni sektor industri makanan dan minuman. Sektor ini memiliki backward linkage dan forward linkage tinggi, sehingga dampaknya akan meningkatkan aktivitas ekonomi lain, sebagai input bahan baku maupun aktivitas ekonomi pengguna produk industri makanan minuman itu. 

Hal yang sama juga disampaikan Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, terkait kemiskinan   menjadi salah satu dari tujuh indikator makro yang diprioritaskan pemerintah untuk pembangunan daerah pada tahun 2025. Dia berharap forum penyusunan RKPD itu dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder untuk bersinergi membuat program pembangunan daerah yang lebih komprehensif.

“Saya yakin angka kemiskinan ini akan turun jika kita semua pemerintah dan seluruh stakeholder bisa harmonis di dalam menjalankan program," jelas Ismail Pakaya.