Coolturnesia – Gorontalo – Bagi Abdul Kadir Umar, keterbatasan pendengaran bukanlah penghalang untuk maju dan berkarya. Sebagai penyandang tunarungu, Umar yang lahir di Gorontalo pada 2 Februari 1997, tidak mau menyerah dengan kondisinya. Ia tidak patah semangat untuk hidup mandiri sebagaimana orang pada umumnya.

Bahkan, menjadi petugas kebersihan di salah satu lapangan futsal dan rumah makan di Kota Gorontalo telah dilakoninya sejak remaja. Tidak pupus harapan karena menjalani kehidupan yang "hening" umar tetap belajar dengan tekun.

Pada 2020, Umar berhasil menyelesaikan pendidikan di IAIN Sultan Amai, Gorontalo dan menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Setelah lulus, Arif, sapaan akrab Abdul Kadir Umar, aktif sebagai pengajar bahasa isyarat di Yayasan Tunarungu Hellen Wimberty Gorontalo. Ia juga menjadi Tenaga Ahli Juru Bahasa Isyarat di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo.

Umar juga aktif berorganisasi. Sejak 2023 ia menjadi Ketua Asosiasi Futsal Tuli Provinsi Gorontalo.

“Kami mau buktikan kalau tuli itu (memang) tidak bisa mendengar, tapi kami bisa berkreasi dan memberi inspirasi. Mari bersama membangun inklusivitas, semua orang tuli bisa aktif di masyarakat setara dengan orang normal,” kata Umar saat peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional (HBII) 2024 di Gorontalo.

Sebagai difabel, Umar tidaklah sendiri. Ada ribuan difabel dan penyandang disabilitas lainnya di Gorontalo.

“Kalangan difabel dan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Pemerintah harus memberi perhatian yang lebih kepada para penyandang disabilitas dan difabel,” kata calon gubernur Gorontalo Nelson Pomalingo.

Menurut Nelson, Pemerintah Gorontalo wajib memberi kesempatan seluas-luasnya bagi para difabel untuk mendapatkan ruang berekspresi dan mengembangkan potensi diri.

Nelson yang juga guru besar di Universitas Negeri Gorontalo menegaskan, kelompok difabel adalah bagian dari masyarakat, maka program kerja pemerintah harus mengakomodir kebutuhan mereka.

“Tidak boleh ada diskriminasi. Setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, Berdasarkan pada kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu,” ujar Nelson yang berpasangan dengan cawagub Kris Wartabone.

Wujud nyata dukungan terhadap kalangan difabel telah menjadi salah satu program prioritas Nelson-Kris. Hal tersebut tercantum dalam daftar misi yakni menyediakan sarana dan layanan pendidikan berkualitas bagi mereka.

Sebagai catatan, saat ini Provinsi Gorontalo hanya memiliki satu Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dikelola oleh pemerintah. Sekolah itu terletak di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Untuk tahun ajaran 2024/2025, SLBN menerima 68 siswa baru, sehingga total keseluruhan siswa mencapai sekitar 270 siswa dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Sayangnya, SLBN mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah daftar pemilih Tetap (DPT) Provinsi Gorontalo mencapai 884.080 orang, dan 6.045 di antaranya merupakan kelompok difabel.(*adv)