Coolturnesia - Limboto - Bupati Gorontalo Sofyan Puhi meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkuat fungsi pengawasan dan pengawalan pembangunan di tingkat desa.
Hal itu disampaikan Sofyan saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas BPD se-Kabupaten Gorontalo Tahun 2026, Senin (18/5/2026).
Dalam sambutannya, Sofyan menegaskan desa menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai Program Strategis Nasional (PSN). Karena itu, pemerintah membutuhkan lembaga BPD yang kuat, aktif, dan mampu bersinergi dengan pemerintah desa.
“Semua program pemerintah bermuara di desa. Karena itu kita membutuhkan BPD yang kuat, mandiri, dan terus berkolaborasi dengan pemerintah desa,” ujar Sofyan.
Ia menyebut sejumlah program nasional yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.
Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada pengawasan serta keterlibatan seluruh unsur di desa, termasuk BPD.
Sofyan juga mengapresiasi terbentuknya Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Gorontalo yang dinilai telah memiliki struktur organisasi hingga tingkat bawah.
“Ini menjadi modal penting untuk memperkuat pengawasan pembangunan desa dan menjaga stabilitas pemerintahan desa,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sofyan menekankan sejumlah peran strategis BPD, mulai dari mengawal tata kelola pemerintahan desa, memastikan program MBG tepat sasaran, hingga mengawasi pelaksanaan program nasional lainnya.
Di akhir sambutannya, Sofyan memperkenalkan jargon “Jaga Torang” sebagai ajakan memperkuat sinergi antara BPD dan pemerintah daerah demi menjaga pembangunan desa tetap transparan dan berdampak bagi masyarakat.
Pelaku Usaha di Gorontalo Sambut Positif Sosialisasi Kepatuhan Royalti Musik