Coolturnesia - Gorontalo - Baru saja dilantik di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (12/8/2026), Pengurus Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Gorontalo langsung menetapkan langkah strategis untuk memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa.

Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo, Syarif Mbuinga, menegaskan bahwa kepengurusan baru tidak ingin berhenti pada seremoni pelantikan. Konsolidasi internal dan penguatan jaringan akan menjadi agenda awal untuk memastikan organisasi hadir hingga ke tingkat desa.

Menurut Syarif, ABPEDNAS akan membangun komunikasi yang lebih erat dengan berbagai unsur pemerintahan dan organisasi yang berkaitan dengan desa dan kelurahan di seluruh wilayah Gorontalo.

Langkah tersebut akan diwujudkan melalui program kunjungan dan konsolidasi secara berjenjang, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga menyentuh langsung BPD di pelosok desa.

“Yang paling penting adalah bagaimana membangun komunikasi yang harmonis antara pemerintah desa dan BPD. Jangan sampai persoalan komunikasi justru menjadi hambatan dalam menjalankan pembangunan,” tegas Syarif.

Ia menilai, BPD memiliki posisi penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, penguatan kapasitas serta pemahaman terhadap tugas dan kewenangan menjadi salah satu perhatian utama ABPEDNAS.

Tidak hanya melakukan konsolidasi organisasi, DPD ABPEDNAS Gorontalo juga memperkuat langkah pendampingan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo melalui Asisten Intelijen.

Kerja sama tersebut diarahkan pada pendampingan dan edukasi hukum bagi BPD maupun kepala desa, khususnya terkait batas kewenangan, fungsi, tanggung jawab, serta pelaksanaan pemerintahan desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Syarif mengatakan, sinergi tersebut penting untuk memastikan program strategis nasional dan agenda Asta Cita dapat dikawal secara baik di tingkat desa, sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum akibat kekeliruan dalam menjalankan tugas.

Di sisi lain, Syarif menepis anggapan bahwa aktivitas konsolidasi ABPEDNAS Gorontalo merupakan bagian dari kepentingan politik menuju Pemilu 2029. Ia menegaskan, fokus organisasi adalah memperkuat pemerintahan desa dan memastikan BPD mampu menjalankan fungsi kelembagaannya secara optimal.

“Pengabdian ini kami jalankan karena kepedulian terhadap desa. Kami ingin BPD benar-benar menjadi mitra strategis pemerintah desa, bukan justru menjadi sumber persoalan,” ujarnya.

Dengan kepengurusan baru tersebut, ABPEDNAS Gorontalo menargetkan lahirnya hubungan kerja yang lebih solid antara BPD dan pemerintah desa. Dari desa, organisasi ini berharap dapat ikut mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan mempercepat pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.