Coolturnesia - Gorontalo - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Gorontalo menerima kunjungan konsultasi dan koordinasi Pimpinan serta Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Boalemo terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Senin (16/11/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah tersebut bertujuan memperkuat kualitas penyusunan produk hukum daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran, yang menerima langsung rombongan Pansus, menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghasilkan regulasi daerah yang berkualitas.
Menurut Raymond, koordinasi dan konsultasi dengan Kanwil Kemenkum menjadi langkah penting untuk memastikan rancangan peraturan daerah memiliki landasan hukum yang kuat, harmonis, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, Pansus DPRD Kabupaten Boalemo menyampaikan sejumlah hal terkait substansi Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pembahasan meliputi landasan hukum, materi muatan, serta kesesuaian rancangan regulasi dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Gorontalo turut memberikan masukan, baik dari aspek teknik penyusunan maupun substansi hukum, sebagai bahan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tersebut.
Raymond berharap, melalui konsultasi dan koordinasi tersebut, Ranperda yang disusun dapat memenuhi seluruh aspek legalitas sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Gorontalo berkomitmen terus memberikan pendampingan dan penguatan koordinasi kepada pemerintah daerah serta DPRD dalam proses pembentukan produk hukum daerah.
Dengan demikian, regulasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Boalemo diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Koperasi Merah Putih Tamaila Utara Terima 3 Kendaraan Operasional, Siap Beroperasi 2027!