Bupati Bone Bolango Hamim Pou memberikan sambutan pada sosialisasi dan edukasi QRIS di Kantor Bappeda Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, (Foto:Febriyanto Hamid / Coolturnesia)
Coolturnesia - Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengaku jika semua transaksi belanja daerah akan segera menggunakan sistim pembayaran Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) pada tahun 2021.
"QRIS diakses melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang bertujuan untuk mempermudah pembayaran digital bagi masyarakat dan dapat diawasi oleh regulator dari satu pintu," ujarnya.
Menurut Hamim Pou, dengan QRIS maka transaksi apapun akan lebih mudah dan mengubah banyak hal.
"Akan ada revolusi dalam setiap hal yang bisa berdampak baik bagi kita semua, maka sebagai komitmen kita bersama di tahun 2021 tidak ada lagi transaksi atau pembayaran tanpa QRIS," ungkap Hamim.
Sebelumnya, Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo menggelar pekan QR Indonesian Standard (QRIS) yang secara serentak akan dilaksanakan di seluruh Indonesia melalui 46 kantor cabang Bank Indonesia, pada tanggal 9-15 Maret 2020.
Kepala KPw BI Provinsi Gorontalo Budi Widihartanto mengatakan Pekan Raya QRIS Nasional tersebut bertujuan untuk meningkatkan penggunaan QRIS kepada masyarakat dan komunitas penjual (merchant) dan memastikan pengguna QRIS dapat meluas.
Masing-masing kegiatan tersebut nantinya akan dikemas dalam bentuk sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan dengan cara berkolaborasi antara BI dengan pemerintah daerah, perbankan, PJSP, akademisi dan pelaku UMKM.
Rangkaian Pekan QRIS dimulai dengan promosi di media sosial, bincang media, sosialisasi di Universitas Negeri Gorontalo (UNG), pelaku UMKM, Dewan Masjid, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta merchant binaan PJSP dan perbankan.
Sementara puncak acara atau kegiatan utama Pekan QRIS Nasional akan dilaksanakan pada Sabtu (14/3) di lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo.
Konten Terkait
0 Comments
Leave A Comment
Coolturpedia Terkini
Pemkab Gorontalo Gandeng BPKP, Perkuat Tata Kelola Aset Daerah