Coolturnesia - Gorontalo - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna menjamin ketersediaan pasokan pangan dan menjaga stabilitas harga komoditas di Gorontalo.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo Bambang Satya Permana di Gorontalo, Jumat (13/11), mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok pangan sekaligus mengoptimalkan potensi produksi antardaerah.
Kerja sama itu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan komoditas hortikultura, terutama bawang merah dan cabai rawit, yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah pemasok utama kedua komoditas tersebut karena memiliki kapasitas produksi yang cukup besar.
Berdasarkan data tahun 2025, produksi bawang merah di Sulawesi Selatan mencapai 322.741,56 ton atau meningkat 37,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara produksi cabai rawit tercatat sebanyak 44.240,87 ton atau tumbuh 21,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Bambang mengatakan potensi produksi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan pangan di Gorontalo, terutama ketika terjadi gangguan produksi akibat faktor cuaca, seperti kekeringan yang dipengaruhi fenomena El Nino.
Selain kapasitas produksi, konektivitas geografis antara Sulawesi Selatan dan Gorontalo melalui jalur darat juga menjadi faktor pendukung dalam memperlancar distribusi komoditas pangan.
Keterhubungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya transportasi sehingga distribusi pangan dapat berlangsung lebih optimal.
Komitmen penguatan kerjasama diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama antara pemerintah (Government to Government/G2G) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah maupun pelaku usaha melalui skema Business to Business (B2B).
Kerja sama itu mencakup penguatan koordinasi antar pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran perdagangan, distribusi komoditas pangan, serta pengendalian inflasi daerah.
BI Gorontalo menilai penguatan KAD merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, khususnya aspek Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi.
Melalui skema tersebut, kerja sama perdagangan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan pada periode tertentu, tetapi juga membangun pola perdagangan antardaerah yang lebih terencana dengan menghubungkan produsen, distributor, dan pelaku usaha.
Ke depan, kerja sama Gorontalo dan Sulawesi Selatan diharapkan dapat diperluas, baik dari sisi jenis komoditas maupun keterlibatan pelaku usaha, sehingga terbentuk rantai pasok pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan dunia usaha menjadi faktor penting untuk memastikan realisasi kerja sama berjalan optimal, sekaligus memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, kedua daerah diharapkan memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan melalui pola perdagangan yang saling menguntungkan.
Koperasi Merah Putih Tamaila Utara Terima 3 Kendaraan Operasional, Siap Beroperasi 2027!