Coolturnesia - Gorontalo - Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mendorong percepatan pemerataan akses listrik sekaligus memperkuat berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes), Fasilitasi Penyiapan Lahan serta Penyelesaian Perizinan Gorontalo bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) di Kantor PLN UP3 Gorontalo, Kamis (24/9/2026).

Mewakili Bupati Gorontalo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Gorontalo, Hariyanto Manan, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan PLN atas komitmen memperluas akses listrik hingga ke pelosok desa. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan, data dan langkah konkret agar pelaksanaan Program Lisdes di Kabupaten Gorontalo dapat berjalan optimal.

Hariyanto mengungkapkan, terdapat 13 dusun yang tersebar di 10 desa dan 7 kecamatan yang telah masuk dalam rencana pembangunan PLN tahun 2026. Dari jumlah tersebut, Dusun Tonala, Desa Tonala, Kecamatan Telaga, telah berstatus OK, sementara beberapa lokasi lainnya masih menghadapi proses perizinan kawasan hutan maupun kondisi geografis yang cukup ekstrem. Selain itu, Kabupaten Gorontalo juga mengusulkan 17 titik jaringan listrik yang tersebar di 17 dusun, 12 desa dan 6 kecamatan.

Menurut Hariyanto, perluasan akses listrik harus berjalan seiring dengan program peningkatan kualitas hidup masyarakat. Saat ini Kabupaten Gorontalo juga mendapatkan dukungan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2.313 unit bagi masyarakat desil 1 - 4 yang masih dalam proses verifikasi dan validasi. Pemerintah daerah juga berkolaborasi dengan Kementerian ATR melalui program Satu Rumah Satu Sertifikat, serta menyediakan program PBG gratis dan BPHTB gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk tahun 2027, tercatat pula 3.206 usulan rumah layak huni melalui aplikasi MyPKP yang telah dilengkapi BNBA dan titik koordinat lokasi masyarakat desil 1 - 4. Di sisi ketenagalistrikan, Kementerian ESDM mendorong perluasan akses melalui sejumlah skema, antara lain perluasan jaringan, mini grid, PLTS individual dengan baterai, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Hariyanto menegaskan bahwa sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah dan PLN menjadi kunci agar berbagai program tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dengan kolaborasi yang terintegrasi, pemerintah daerah mendorong agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya memperoleh rumah yang layak, tetapi juga mendapatkan kemudahan dalam sertifikasi tanah, perizinan bangunan, BPHTB serta akses listrik.

“Kita ingin berbagai program pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat. Ketika rumah layak, legalitas jelas, perizinan dipermudah dan akses listrik tersedia, maka kualitas hidup masyarakat juga dapat terus ditingkatkan,” ujar Hariyanto.