Coolturnesia – Kota Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo yang disampaikan langsung Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie te pada pemaparan hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) dan pengawasan lapangan pada Rapat Evaluasi Survei Monitoring Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap dua perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap program MBG 2025.
Kegiatan yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo di Fox Hotel Gorontalo, Kamis (20/11), Idah menyampaikan bahwa ketepatan data serta kepatuhan terhadap standar operasional menjadi kunci keberhasilan program MBG.
“Ada beberapa temuan di lapangan yang masih memerlukan perhatian serius dari penyedia layanan maupun pihak terkait lainya,” ungkap dia.
Menurutnya, program itu menyangkut gizi dan kesehatan anak-anak, oleh karenanya pengawasan diperketat dan setiap temuan segera ditindak lanjuti agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan.
Ia menguraikan sejumlah temuan pelaksanaan sidak, pertama di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Tibawa terdapat makan yang sedang disiapkan di atas karpet yang standarnya mengharuskan penggunaan meja untuk mencegah kontaminasi.
“Saya menemukan buah yang masih tidak sesuai standar, seperti salak dan pisang dibungkus ompreng yang digunakan untuk membungkus buah potong, bukan buah utuh”, kata dia.
Idah juga menemukan penyedia masih menggunakan mobil pribadi dengan makanan yang diletakan di dalam ruang yang sama dengan penumpang, ompreng yang dilatakan dikursi, dasboard hingga bagasi, serta mobil box tanpa rak sehingga pekerja masuk ke dalam kendaraan menggunakan sandal.
Idah juga mengungkapkan hasil sidak pada pukul 13.30 di salah satu dapur menu yang masih memasak. Setelah ditelusuri, ternyata suplai ayam yang diterima berbau sehingga harus diganti dan menyebabkan keterlambatan proses memasak.
Kepala BPS Provinsi Gorontalo Dwi Alwi Astuti menjelaskan survei monitoring dan evaluasi MBG tahun 2025 dilaksanakan dua tahap.
Tahap satu berlangsung pada bulan Juni hingga Juli 2025 dan tahap dua pada bulan Oktober hingga November 2025.
“Dua komponen survei ini menjadi tugas BPS meliputi survei khusus MONEV MBG dan Survei Baseline,” pungkas dia.
Sekda Gorontalo Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Hibah untuk Kepolisian