Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo (Kanan) Menerima Cinderitamata Setelah Menjadi Narasumber Dalam Seminar Nasional dan Workshop Nasional di Kota Gorontalo.
Coolturnesia – Gorontalo - Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi pemateri dalam Seminar Nasional yang dilaksanakan Ikatan Alumni Ekonomi Islam (IAEI), di Kota Gorontalo, Jumat (19/20). Nelson memaparkan materi tentang Optimalisasi Teknologi Digital Menuju UMKM Kuat Berdaya Saing Global.
Bupati Gorontalo itu menyampaikan tiga prioritas utama terkait ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas. Poin pertama SDM, Pendidikan dan Kesehatan. Kedua adalah ekonomi. Di mana Ekonomi terbagi menjadi dua hal, yaitu ekonomi terpadu dan UMKM. Ketiga pentingnya transformasi Birokrasi.
Pada Kesempatan tersebut, Nelson Pomalingo kembali menegaskan, Kabupaten Gorontalo menjadi daerah terbanyak jumlah UMKM-nya di Provinsi Gorontalo.
“Terkait jumlah UMKM, Kabupaten Gorontalo terbanyak di Provinsi Gorontalo. Dari 120 ribu UMKM yang ada se-provinsi, 64 ribu UMKM berada di Kabupaten Gorontalo,” tegasnya.
Dalam kondisi seperti itu, bearti Kabupaten Gorontalo memiliki peran sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Nelson mengungkapkan peran UMKM di Kabupaten Gorontalo mencapai angka 95% dari seluruh peran UMKM di Provinsi Gorontalo.
Selain itu dalam rangka membangun UMKM, Nelson menyatakan dapat dilakukan melalui 3 pilar. Yakni kapasitas produksi yang terus di dorong, kedua proses yang efisien, dan yang terakhir pasar.
Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi digital secara global. Menurutnya digitalisasi UMKM sangat perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu menurut Nelson, terdapat tiga tantangan besar yang harus dijawab, agar UMKM dapat bersaing secara global.
“Pada era digital sekarang ini, memang terdapat tiga tantangan digitalisasi yang mesti dijawab para pelaku UMKM. Pertama peningkatan sumber daya manusia. Kedua teknologi, dan yang terakhir layanan,” Pungkasnya. (*as)
Konten Terkait
0 Comments
Leave A Comment
Coolturpedia Terkini
Pemkab Gorontalo Gandeng BPKP, Perkuat Tata Kelola Aset Daerah